Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah. . . More

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggarong laksanakan Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Kaltim 2018, Senin (02/07).  PPK Tenggarong memparalel rapat tersebut menjadi tiga tempat, yaitu di gedung MUI untuk penghitungan suara Kelurahan Panji, Timbau, Bukit Biru, Jahab, dan Loa Ipuh Darat. Kemudian Aula Kwarcab Pramuka. . . More

Panitia pelaksana penjaringan perangkat desa melaksanakan tahapan tes untuk para calon yang mendaftarkan diri sebagai perangkat desa ( KASI-KAUR dan KADUS II ). adapun beberapa ujian atau tes adalah sebagai berikut;            1. Tes Wawancara             2. Tes Komputer       . . . More

Karena saat ini masih dalam masa pandemi covid-19 dan demi kesehatan bersama dan memutus penyebaran covid-19, terhitung sejak 5 Oktober 2020 lalu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah memberlakukan Layanan Online untuk pengurusan dokumen kependudukan. Hal ini diungkapkan Kepala Disdukcapil Kukar Muhammad Iryanto belum lama ini. “kita terus berinovasi,. . . More

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan. . . More

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di. . . More

UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)Sesungguhnya proses advokasi UU ini adalah perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Setelah hampir 8 tahun sejak awal 2000, 42 koalisi LSM mendorong UU ini. UU ini awalnya sempat berjudul RUU Kebebasan Mendapat Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu. . . More

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESAKomisi Informasi (KI) Pusat telah me-launching Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa sebagai rangkaian peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) 2019 di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur pada Kamis (20/06).  Komisi Informasi. . . More

Bertempat di Gedung Balai Pertemuan Umum Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, hari ini Jum'at tanggal 11 September 2020 pukul 14.00 wita, dilaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Jembayan Tengah menggunakan Protokol Covid-19. Yakni semua yang hadir dalam pelantikan menggunakan masker, menjaga jarak (sosial distance) dan tidak ada acara salam-salaman.Acara ini dihadiri. . . More

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESADesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang. . . More

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan. . . More

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak. . . More